Seperti sudah pernah dijelaskan oleh Zona Bahari, kasus overfishing di Indonesia memang sedang dalam kondisi kritis di beberapa wilayah pesisirnya. Pembatasan penangkapan ikan menjadi solusi terbaik mengurangi permasalahan kelautan tersebut. Selain itu ternyata KKP juga akan melakukan penetapan kuota memancing ikan. Berikut akan dibahas melalui poin tentang penetapannya.
Poin Pembahasan Penetapan Kuota Memancing Ikan
Melasir dari cnnindonesia.com, Menteri KKP Wahyu Trenggono cukup banyak menjelaskan tentang penetapan kuota memancing ikan tersebut. Masyarakat khususnya pesisir memang membutuhkannya, mengingat overfishing menjadi bayang-bayang mengerikan beberapa pekerja nelayan. Oleh sebab itulah berikut poin-poin pembahasan tentang ketetapan peraturannya.
Baca juga : 6 Seafood Sulit Diolah namun Terlihat Mudah
1. Mempunyai Tujuan yang Signifikan
Permasalahan kelautan di Indonesia diketahui memang sedang mengalami krisis yang kurang baik. Salah satunya overfishing di berbagai wilayah pesisir. Hal tersebut tentu saja membukakan mata pemerintah untuk menanganinya dan penetapan kuota memancing ikan menjadi solusi terbaik dengan tujuan terencana.
Melansir dari cnnindonesia.com, dengan menetapkan kuota memancing tersebut menurut Menteri KKP Trenggono tujuannya agar populasi ikan di lautan Indonesia bisa terjaga dengan baik. Selain itu kemungkinan menerapkan kuota artinya adanya pembatasan, hal tersebut tentunya diharapkan dapat mengurangi masalah overfishing.
2. Menetapkan Kuota dalam 3 Kategori
Masih mengutip dari cnnindonesia.com, penetapan kuota memancing ikan tersebut terbagi menjadi 3 kategori. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bapak Menteri KKP Wahyu Trenggono. 3 kategorinya sebagai berikut :
- Kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan
- Kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau warga tinggal di pesisir wilayah terkait
- Kuota untuk hobi
Dengan menerapkan ketiga kategori tersebut, Trenggono dan pemerintah terkait KKP berharap dapat mengurangi dampak dari overfishing serta menjaga populasi perikanan laut stabil. Permasalahan tersebut sendiri mempunyai kerugian cukup besar terutama bagi nelayan karena tidak bisa menangkap ikan sesuai dahulu.
3. Maksimal 80% Boleh Diambil
Penetapan kuota memancing ikan disampaikan oleh Trenggono maksimal 80% untuk diambil dari total populasi ikan di lautan Indonesia sejumlah 12 juta. Sedangkan untuk perikanan tangkap termasuk memancing hanya diizinkan 60%. Hal tersebut sangat diharapkan dapat selalu menjaga populasi ikan-ikan tersebut.
Semakin terjaga populasinya, makin tinggi juga peluang teratasinya permasalahan overfishing. Tujuan tersebut juga sudah menjadi sebagian rencana pemerintahan dalam mensejahterakan nelayan juga. Selama ini banyak dari mereka sangat dirugikan karena dampaknya sehingga harus kehilangan banyak pendapatan per harinya.
4. Mengganti Sistem Kuota dari Kapal Berizin
Masih mengutip dari cnnindonesia.com, di Indonesia total ada 23 ribu kapal. Sayangnya hanya 6 ribu saja yang sudah terdaftar dan mempunyai izin. Masalah tersebut juga kemungkinan besar menjadi alasan lain overfishing justru semakin meluas di lautan Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan rezim lama akan dihapuskan.
Penetapan kuota memancing ikan akan menggantikan peraturan lama, karena perizinan kapal ternyata masih bisa membuat oknum nakal mengambil ikan seenaknya sendiri. Sistem kuota tersebut dianggap lebih bisa mengontrol atau membatasi penangkapan ikan termasuk memancing bahkan menjaring.
5. Indonesia termasuk Terlambat Menetapkannya
Melihat permasalahan overfishing yang ternyata sudah terjadi di berbagai wilayah pesisir Indonesia, penetapan kuota memancing ikan termasuk terlambat. Negara lain melakukannya jauh sebelum negara ini sadar bahwa penetapannya memang dibutuhkan. Menghadapi keterlambatan tersebut KKP akan segera menetapkannya.
Dengan begitu populasi perikanan laut di Indonesia akan kembali terjaga dan mengurangi dampak overfishing. Namun pertanyaannya apakah masyarakat berkaitan bisa menaatinya? Mengingat warga Indonesia sering melanggar aturan sampai akhirnya merugikan banyak orang lain bahkan juga negara sendiri.
6. Akan Resmi Ditetapkan pada Januari 2023
Melihat keterlambatan dalam penetapan kuota memancing ikan, pemerintah KKP akan segera menetapkannya di Januari 2023. Semakin cepat semakin baik slogan terbaik dalam mengatasi permasalahan kelautan yang ada. Tidak heran KKP ingin segera menetapkannya.
Semakin cepat ditetapkan, populasi ikan lainnya juga akan makin cepat terlindungi juga terjaga dengan baik. Oleh sebab itulah keputusan terbaik segera menetapkan sistem kuota tersebut. Diharapkan setiap masyarakat ikut mendukung peraturan tersebut.
Bagaimanapun nanti kedepannya, setidaknya dengan adanya penetapan kuota memancing ikan, permasalahan overfishing ada sedikit harapan membaik. Meskipun masih ada pertanyaan apakah dapat terlaksana secara baik?
