Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Hal-hal Apa Saja di Industri Kelautan yang Diatur oleh KKP melalui Regulasi dan Peraturannya?

Semua kegiatan yang terjadi di sektor kelautan memang seluruhnya diatur oleh KKP termasuk industri penghasil segala kekayaan laut Indonesia, baik pengolahan atau proses pengambilannya. Mungkin untuk sebagian masyarakat wilayah pesisir mengetahuinya tetapi tidak bagi warga lainnya di luar daerah tersebut.

Beberapa Hal di Industri Kelautan yang Diatur oleh KKP melalui Regulasi dan Peraturannya

Dengan memberikan sedikit penjelasan mengenai hal apa saja di industri kelautan yang diatur oleh KKP melalui regulasi juga peraturannya, diharapkan semua warga Indonesia bisa mengetahuinya. Tentunya agar tahu bahwa satu-satunya sumber terkuat di perekonomian nasional, diawasi secara baik dan benar. Berikut beberapa poinnya.

1. Kekayaan Laut yang Dihasilkan oleh Lautan Indonesia

Source : pikiran-rakyat.com
Source : pikiran-rakyat.com

Seperti sudah banyak disinggung tentang kekayaan laut Indonesia yang sangat melimpah, tentunya KKP akan memasukkan hal tersebut ke dalam regulasi dan peraturannya. Terutama poin melakukan ekspor hingga proses pengambilan hasil laut tersebut dengan menggunakan alat-alat aman untuk ekosistem serta biota lautnya.

Selain itu, penghasilan garam, rumput laut juga merupakan hasil kekayaan laut Indonesia yang juga diatur di dalamnya. Oleh sebab itu juga pengiriman ekspor hingga budidayanya diperhatikan betul oleh pihak KKP melalui regulasi dan peraturannya sehingga semua kegiatan bersangkutan tetap berjalan disiplin.

2. Pengaturan Jumlah Ekspor Hasil Laut ke Berbagai Negara

Source : liputan6.com
Source : liputan6.com

Pada tahun lalu pemerintahan yang dibawahi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, melakukan sedikit perubahan pada peraturan sebelumnya. Di dalamnya salah satu poin menyebutkan bahwa ekspor hasil laut terutama perikanan harus dibatasi karena agar pasar lokal mendapatkan lebih banyak hasil.

Tentunya dengan peraturan tersebut, membuktikan bahwa industri penghasilan perikanan sangat dibatasi oleh peraturan agar pelaksanaanya disiplin. Termasuk dalam membatasi jumlah ekspor ke berbagai negara tetangga, sehingga pasar lokal tidak terabaikan permintaannya alih-alih hanya memikirkan ekspornya saja.

3. Pembatasan Jumlah Permintaan Ekspor Hasil Laut di Luar Perikanan

Source : kompasiana.com
Source : kompasiana.com

Sudah banyak disinggung tentang banyaknya hasil laut Indonesia yang memang banyak diincar oleh negara-negara lain, oleh karenanya KKP membatasi permintaannya. Pembatasan tersebut tercantum di dalam salah satu poin regulasi agar pasar lokal juga mendapatkan banyak bagian mengingat permintaannya juga terus meningkat.

Hasil laut yang dimaksudkan selain perikanan tentu saja garam, rumput laut, makanan olahan seperti ikan asin dan asap. Permintaan hasil-hasil tersebut di pasar lokal memang tinggi, sehingga pihak KKP membatasinya dengan menggunakan regulasi sehingga tetap bisa ekspor namun tetap memenuhi pasar-pasar nasional.

4. Larangan Pemakaian Alat Berbahaya dalam Proses Penangkapan Ikan

Source : mongabay.co.id
Source : mongabay.co.id

Dalam memenuhi permintaan masyarakat Indonesia, industri penghasil kekayaan laut tentunya dilarang menggunakan alat berbahaya dalam prosesnya. Poin tersebut juga tercantum dalam regulasi dan peraturan yang dibuat oleh KKP untuk keberlangsungan proses industrinya memenuhi jumlah permintaannya.

Meskipun sudah jelas ada regulasi dan peraturan yang ada, pengawasan KKP masih saja menemukan beberapa pelanggaran dengan kasus serupa. Oleh sebab itulah, perihal larangan pemakaian alat-alat berbahaya tidak pernah dihilangkan dari poin regulasinya justru semakin diperketat.

5. Pemanfaatan Semua Hasil Laut yang Ada atau Harus Dilindungi

Source : bbc.com
Source : bbc.com

Dengan melihat poin kelima tersebut, masyarakat jadi tahu bahwa ternyata ada beberapa hasil laut yang bisa dikonsumsi tetapi menurut KKP harus dilindungi sehingga tidak boleh menambangnya. Hal tersebut juga dimasukkan ke dalam peraturan, jika ada salah satu melanggar tentu akan terkena sanksi berat.

Beberapa hasil laut yang dilindungi biasanya spesiesnya mulai menurun jumlahnya sehingga dibutuhkan pengembangbiakan lebih luas lagi. Hal tersebut dilakukan dengan cara melindunginya terlebih dahulu dan sudah diatur oleh pemerintahan. Perlindungan ini dilakukan tentunya agar perkembangan biota laut tetap terlindungi.

6. Semua Tindakan Mengenai Pengambilan Hasil Laut

Source : suksesmina.files.wordpress.com
Source : suksesmina.files.wordpress.com

Beberapa orang awam mengira bahwa pengambilan hasil laut dilakukan tanpa ada pembatasan dan aturan sama sekali. Pernyataan tersebut salah, karena pada dasarnya semua tindakan mengenai hal itu diatur menggunakan poin-poin detail di dalam regulasi peraturan KKP. Menambang hasil laut harus menggunakan aturan tersendiri.

Tidak hanya ada 6 poin, tetapi hal-hal yang mengenai industri hasil laut banyak sekali dicantumkan ke dalam regulasi dan peraturan pemerintah. Tujuan utamanya tentu saja agar menghasilkannya minim resiko apapun sehingga lancar serta terus mampu memenuhi permintaan pasar.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Tidak Kalah Menarik