Baru saja kemarin Zona Bahari membahas tentang keputusan pemerintahan KKP dalam menetapkan kuota memancing ikan yang dimulai mengawali tahun 2023. KKP melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan, selain melindungi populasi perikanan di Indonesia, diharapkan penetapannya bisa memperbaiki overfishing. Namun apakah berhasil? Berikut pembahasan jawabannya.
Jawaban Apakah Kuota Memancing Ikan Dijamin Berhasil
Tidak ada yang bisa memastikan apakah bisa berhasil atau tidak, hal tersebut karena memang kebanyakan masyarakat Indonesia sering menyalahi peraturan. Harapannya mereka dapat diajak bekerjasama mengingat penetapan tersebut juga dampaknya baik bagi pekerja pesisir. Oleh sebab itu berikut penjelasan apakah penetapan menjamin berhasil dilakukan.
1. Tergantung Pelaku yang Bersangkutan
Poin pertama tentu saja semua itu akan kembali pada masing-masing pelaku yang bersangkutan. Artinya, keberhasilan tersebut memang tergantng mau atau tidaknya mereka menurut dengan penetapan kuota memancing ikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa menurut pada sebuah peraturan tidak semudah melakukan hal-hal lainnya.
Oleh sebab itulah jika menanyakan tentang keberhasilannya tentu akan dikembalikan lagi pada masing-masing pelaku yang bersangkutan pada aturan tersebut. Bukan pemerintah, seharusnya masyarakat bisa diajak kerjasama bersamanya dalam mewujudkan penetapan tersebut berhasil serta overfishing mulai terkendali.
2. Harus Berhasil dengan Pengawasan Ketat
Bagaimana pun masyarakat, penetapan kuota memancing ikan ini tap harus berhasil dengan pengawasan ketat. Pemerintah bisa membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan tidak akan ada satu pun pelaku bisa melanggar penetapan kuota tersebut. Tujuannya keberhasilan menangani masalah yang ada.
Saat ini keberadaan masalah overfishing di Indonesia mulai mengkhawatirkan. Sedangkan jika tidak ditangani dengan segera, kemungkinan permintaan bahan makan seafood juga tak akan bisa terpenuhi.dampaknya memang seburuk itu sehingga mau tidak mau masyarakat harus bekerjasama mewujudkan keberhasilannya.
3. Pelanggaran harus Diberi Sanksi Berat
Selama ini bisa dibilang pemerintah kurang tegas dalam memberikan sanksi pada pelanggar peraturan. Banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab sehingga terkadang ada pelaku menyuap petugas sehingga pada akhirnya dibiarkan saja. Sekarang coba pikir hari gini siapa yang tidak membutuhkan uang?
Ditawari kesepakatan mudah tentunya menjadi halangan ketika kuota memancing ikan ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan bisa menaikkan tingkat pelanggaran sehingga efek jeranya bisa digunakan menuruti peraturan tersebut juga bagi masyarakat lainnya termasuk juga pengunjung atau wisatawan.
4. Membutuhkan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat
Setiap regulasi dan peraturan baru ditetapkan, sebenarnya kunci keberhasilan adalah hubungan kerjasama erat pemerintah dan masyarakat. Ketika keduanya kompak tentunya berhasilnya kuota memancing ikan juga ikut berpengaruh. Termasuk bagi oknum nakal, meskipun tidak ketahuan seharusnya tidak melakukannya.
Hal tersebut justru bukan kerjasama tetapi mengelabui petugas. Itulah mengapa sebaiknya jangan lengah terhadap pelanggar tersebut. Mengingat mereka semua sudah sewajarnya mendapatkan sangsi berat ketika berani melanggar peraturan yang ditetapkan langsung oleh pemerintahan.
5. Utamakan Kesejahteraan Pekerja Pesisir
Sebelum mengutamakan penetapan kuota memancing ikan, ada baiknya pemerintah memikirkan cara mengutamakan kesejahteraan pekerja pesisir. Sudah pernah dibahas tentang bagaimana mirisnya beberapa masyarakat pesisir. Dimana kemiskinan tertinggi di Indonesia berada di daerah pesisir.
Kenyataan yang sangat pahit untuk negara maritim terkenal di dunia dengan kekayaan laut melimpah. Oleh sebab itu sebaiknya coba perhatikan terlebih dahulu nasib kesejahteraan mereka. Disitulah nantinya masyarakat merasa berhutang budi pada pemerintah dan akan dengan senang hati menaati peraturan.
6. Dibarengi dengan Pembenahan Ekosistem Rusak
Tingkat keberhasilan penetapan kuota memancing ikan juga harus dibarengi dengan pembenahan ekosistem rusak. Beberapa wilayah dengan masalah overfishing kebanyakan ekosistemnya juga ikut rusak, sedangkan benar bahwa memperbaikinya tidaklah mudah. Membutuhkan waktu lama.
Baca juga : 6 Poin Penetapan Kuota Memancing Ikan
Oleh sebab itu sebaiknya penetapan tersebut harus dibarengi dengan pembenahan ekosistem rusak sehingga semuanya berjalan selaras, sejalan dan seimbang. Dimana sebuah keberhasilan terbentuk dari 3 elemen tersebut tanpa harus memperjelasnya lagi. Sayangnya wilayah ekosistem rusak memang meluas, sehingga pemerintah juga harus bekerja keras.
Pada dasarnya berhasil atau tidaknya, kembali lagi pada masyarakat. Pemberian batasan menggunakan kuota memancing ikan sudah seharusnya dilakukan, hanya saja tingkat kenekatan pihak bersangkutannya juga lumayan tinggi sehingga harus didisiplinkan kembali.
