Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Peraturan Kelautan dan Perikanan, Apakah Menutup Kemungkinan Terjadinya Pelanggaran?

Adanya sebuah peraturan di suatu wilayah tentu saja bertujuan membatasi segala kegiatan yang mampu merusak segala sumber daya di sekitarnya dan juga mengatur agar pelaksanaan dalam semua aspek berjalan disiplin tanpa ada penyimpangan. Namun muncul pertanyaan, apakah mampu menutup kemungkinannya?

Beberapa Pelanggaran yang Masih Ada di Bawah Peraturan Kelautan dan Perikanan

Pada dasarnya terjadinya pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan di Indonesia bukan semata-mata salah pemerintahannya yang membuat peraturan namun juga warganya yang kurang menunjukkan kesadaran diri sendiri, berikut beberapa pelanggarannya masih sering terjadi di pesisir laut.

1. Masih Adanya Kasus Korupsi dari Pejabat Menteri Kelautan

Source : pikiran-rakyat.com

Berita tentang kasus suap yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di tahun 2020 lalu menimbulkan pertanyaan apakah peraturan pemerintah mengenai sektor terkait kedepannya tetap bisa cukup untuk menutup kemungkinan terjadinya hal serupa? Jawabannya tentu tidak.

Jawaban tersebut karena keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada masing-masing kesadaran pihak di dalamnya. Menurut berita terkait, Edhy Prabowo adalah Menteri yang mencetuskan peraturan tentang ekspor bibit lobster namun malah menyalahgunakannya sebagai jalan melakukan korupsi.

2. Adanya Kapal Asing Masuk ke Wilayah Perairan RI

Source : bbc.com

Seharusnya jika sektor kelautan dan perikanan sudah diatur secara detail dalam sebuah peraturan, tentunya mengenai pengawasan pada perbatasan wilayah laut juga masuk di dalamnya. Namun sayangnya masih ada saja kasus masuknya kapal asing ke lautan NKRI untuk menambang ikan secara ilegal.

Hal tersebut tentu saja meresahkan para nelayan setempat karena mengganggu tempat kerjanya. Dengan mengambil hak sumber daya alam perikanan yang seharusnya mereka tangkap tak terbatas untuk masyarakat Indonesia. Diharapkan pemerintah lebih bisa mengendalikan pengawasan di area perbatasan.

3. Perusakan Lingkungan Ekosistem Laut

Source : mongabay.co.id

Dalam hal perusakan lingkungan ekosistem salah bukan terletak pada peraturan yang telah ada, namun sebaiknya pemerintah dapat melakukan tindakan tegas pada semua pelakunya. Seperti sudah sedikit disinggung bahwa pelaksanaan ketertiban menciptakan suasana kondusif di laut tercipta dari kesadaran diri.

Seharusnya tanpa adanya peraturan pun sebagai warga negara Indonesia yang baik, tidak akan tega melakukan perusakan ekosistem dan tentunya mengancam keberlangsungan hidup biota-biota laut. Melihat keindahan terumbu karang sudah sewajarnya memberikan rasa sadar diri untuk menjaganya.

4. Penduduk Sekitar yang Salah dalam Memanfaatkan SDA

Source : beritapulauseribu.id

Memang benar jika tidak semua masyarakat Indonesia memiliki keadaan ekonomi yang layak terutama di daerah pesisir. Sebagian diantaranya harus rela banting tulang untuk mendapatkan sesuap nasi, sayangnya kesulitan itu menghasilkan pemikiran buruk tentang pemanfaatan SDA dan dijual.

Dari pengambilan karang secara ilegal lalu dijual sebagai souvenir untuk hiasan aquarium hingga menangkap biota lautnya, contohnya kuda laut dan penyu laut memanfaatkan cangkang luarnya. Terkadang beberapa hewan yang diambil seharusnya mendapat perhatian khusus karena hampir punah.

5. Di Beberapa Pantai Masih Terlihat Tumpukan Sampah

Source : winnetnews.com

Pengalaman pribadi sendiri ketika mendatangi pantai tiga warna di Malang Selatan, memang pemandangan bagus namun ada beberapa sampah berserakan bahkan sampai mengotori permukaan lautnya. Tidak banyak tetapi mengurangi keindahan alami dari tempat wisata tersebut.

Kesaksian para warga setempat, sampah tersebut berasal dari tempat pembuangan sampah yang tidak jauh dari tempat tersebut. Nah, dari peristiwa itu ada atau tidaknya peraturan ternyata belum bisa menanggulangi pembuangan sampah bahkan limbah yang akhirnya mengotori ekosistem alami kelautan.

6. Adanya Pasar Gelap Sumber Daya Laut

Source : binaswadaya.org (ilustrasi)

Melansir dari wri-indonesia.org, ada sekitar 24 persen atau 15 juta ton hasil penangkapan ikan laut di Samudera Pasifik yang tidak dilaporkan. Lalu 50 persen tangkapannya tersebut diperjualbelikan secara ilegal di pasar internasional sehingga menyebabkan kehilangan pendapatn kotor perekonomian sektor formal.

Walaupun terjadi di Samudera Pasifik tidak menutup kemungkinan Indonesia juga melakukan hal sama mengingat sumber daya laut negara ini sangat melimpah. Selain akan mengalami kerugian perekonomian, nelayan juga akan dirugikan dengan kegiatan illegal semacam itu. Pengawasan harus lebih diperketat.

Dengan masih banyaknya kejadian tidak diinginkan pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia maupun luar, memberikan peluang pertanyaan tentang keberhasilan peraturan serta segala regulasi. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kalian semua membantu pemerintah dalam mewujudkannya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Tidak Kalah Menarik