Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Reformasi Regulasi, Apakah bisa Dijadikan sebagai Cara Mengurangi Pelanggaran di Sektor lautan?

Membahas terkait perencanaan pemerintah Kelautan dan Perikanan tentang reformasi regulasi dimana akan mewujudkan beberapa tujuan, menimbulkan pertanyaan dan spekulasi. Apakah perencanaannya tersebut bisa mengurangi pelanggaran di sektor lautan yang masih banyak terjadi? Jika melihat dari tujuannya, kemungkinan untuk “bisa” masih kecil kemungkinannya karena tidak terfokuskan disana.

Menjawab Apakah Rencana Reformasi Regulasi bisa Mengurangi Pelanggaran

Jika untuk menjawab apakah bisa mengurangi pelanggaran, kemungkinan besar bisa karena memang hal tersebut sudah masuk ke dalam regulasi, baik di era reformasi sekarang maupun dari dulu. Tidak akan mungkin pemerintahan tak memikirkan tentang hal tersebut, namun ada baiknya mari bahasa bersama terkait perencanaan tersebut terhadap pengurangan pelanggaran di sektor terkait.

1. Regulasi Pelanggaran sudah ada Sejak Dahulu

Source : mongabay.co.id
Source : mongabay.co.id

Sebelum direncanakannya reformasi regulasi, pemerintah sudah memasukkan terkait pelanggaran yang ada di sektor kelautan. Hal tersebut terbukti dengan digalakkannya lagi pelatihan bagi aparat untuk lebih bisa memahami tentang bagaimana regulasi dan berbagai hukuman terkait masing-masing pelanggarannya. Oleh sebab itu jika menanyakannya terkait perencanaan terbaru tentu sudah ada sejak dulu.

Oleh sebab itu pula pemerintah terkait sudah merencanakan beberapa regulasi untuk digunakan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Hal itu berguna agar pelaksanaan perencanaan akan berjalan sejalan bersama regulasi yang sudah ada sebelumnya termasuk terkait pelanggaran, mengingat meskipun sudah adanya regulasi tetapi ternyata masih banyak terjadi tindak kejahatan di sektor lautan.

2. Tidak Masuk ke dalam Rencana KKP terbaru Terkait Reformasi Regulasi

Source : merdeka.com
Source : merdeka.com

Sebenarnya jika merujuk pada perencanaan reformasi regulasi yang sedang diproses oleh pemerintahan terkait, pelanggaran tidak ada dalam salah satu tujuannya. Bukan karena tidak memikirkannya tetapi seperti sudah dibahas sebelumnya, hal tersebut sudah dimasukkan sejak dulu ke dalam regulasi maupun peraturan pemerintahan terpusat terkait kelautan Indonesia.

Jika menanyakan apakah perencanaan reformasi regulasi tersebut bisa mengurangi pelanggaran di lautan yang saat ini masih banyak terjadi, tentunya bisa saja terjadi saat keduanya berjalan sejalan secara baik dan sempurna. Dimana reformasi regulasi terbaru akan diterapkan bersamaan dengan regulasi-regulasi yang sudah ada termasuk terkait pelanggaran di sektor kelautan.

3. Masih Menjadi Salah Satu Tujuan KKP dalam Membuat Regulasi

Source : sindonews.net
Source : sindonews.net

Tenang saja, karena tidak diikutkannya dalam reformasi regulasi terbaru bukan berarti pemerintahan terkait tidak memikirkannya. Justru hal tersebut masih dan akan selalu menjadi perhatian khusus mengingat tujuan KKP memang salah satunya memberantas kejahatan serta pelanggaran yang terjadi di sektor kelautan ketika proses penangkapan hasil laut juga kegiatan lainnya.

Tidak hanya di sektor kelautan saja, tetapi pelanggaran akan selalu ada dan tentunya menjadi perhatian khusus bagi aparat berwajib termasuk pemerintah yang menciptakan peraturannya. Oleh sebab itulah jika membahas terkait reformasi regulasi beberapa hari lalu, mungkin bukan menjadi tujuan tetapi KKP akan selalu memikirkannya agar ruang laut aman serta nyaman.

4. Diharapkan bisa Berdampingan dalam Penerapannya Nanti

Source : dw.com
Source : dw.com

Salah satu tujuan KKP merencanakan reformasi regulasi tersebut adalah bisa membantu pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan tentunya berkontribusi meningkatkan perekonomian negara. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan regulasi terbaru diharapkan bisa berdampingan sejalan bersama regulasi-regulasi yang sudah ada.

Dengan begitu penerapan reformasi regulasi akan lebih sempurna serta berjalan lancar ketika diterapkan bersama regulasi-regulasi sebelumnya karena memang mengandung peraturan salah satunya pelanggaran. Dimana nantinya ketika adanya peraturan terbaru terkait pelanggaran bisa dia ditindaklanjuti secara cepat dan benar tanpa proses lama.

5. Antara Pelanggaran dan Kegiatan Lainnya Tertata Rapi

Source : infopublik.id
Source : infopublik.id

Dengan adanya reformasi regulasi nantinya ketika diterapkan bersama regulasi-regulasi sebelumnya tentunya akan tertata rapi bersama kegiatan lainnya di sektor kelautan dalam rangka menghasilkan perikanan juga. Oleh sebab itulah jika menjawab pertanyaan di atas tentunya bisa mengurangi pelanggaran melalui kegiatan terbaru yang memungkinkan lebih terencana serta teratur.

6. Bukan Tidak bisa Mengurangi tetapi Memberantasnya Bersama

Source : kkp.go.id
Source : kkp.go.id

Adanya reformasi regulasi tersebut memang belum bisa dikatakan sebagai solusi dalam mengurangi pelanggaran yang terjadi. Mengingat regulasi sebelumnya saja tidak cukup untuk membuat pelaku jera bahkan bertambah. sehingga melalui perencanaan tersebut diharapkan bukan mengurangi tetapi justru memberantasnya secara bersama. Tentunya dengan menggunakan perencanaan terbaru nantinya.

Pada dasarnya pelanggaran yang ada bukan tentang regulasi baru atau lama, keduanya sama saja. Hal tersebut karena semua akan dikembalikan pada kesadaran diri masing-masing, akan melakukan pelanggaran atau tidak. Bahkan mengulanginya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Tidak Kalah Menarik