Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Regulasi Terbaru di Kelautan dan Perikanan Indonesia

Sebagai negara maritim, tanah air mempunyai kekayaan alam laut yang sangat besar. Oleh sebab itu, dalam rangka memanfaatkannya semaksimal mungkin terdapat regulasi terbaru di kelautan dan perikanan indonesia.

Kumpulan Regulasi di Kelautan dan Perikanan Indonesia

Wilayah kelautan Indonesia mempunyai kekayaan luar biasa besarnya. Dengan demikian, harus terdapat regulasi untuk menciptakan kesejahteraan serta pemanfaatan optimal. Selain itu, terdapat aturan menjaga setiap pebatasan laut. Berikut regulasi terbaru kelautan dan perikanan tanah air.

1. Mengenai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan KKP

Source : liputan6.com

Regulasi baru pertama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah tentang penyelenggaraan kearsipan lingkungn KPP. Ini merupakan sebuah rekaman aktivitas untuk kemudian menyampaikannya menggunakan media sesuai perkembangan teknologi.

Mengenai kearsipan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2021. Ada sejumlah pasal berkaitan dengan arsip serta sejumlah ketentuan, seperti standar peralatan pengarsipan, sarana prasarana, dan lain sebagainya.

2. Mengenai Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP

Source : mongabay.co.id

Pada regulasi berikutnya ialah tentang pengelolaan pengawasan intern. Ini berada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2021. Kegiatan tersebut merupakan sebuah proses audit, mengevaluasi, hingga pengawasan akan fungsi organisasi demi kebaikan di masa mendatang.

Dalam mengelola pengawasan intern, maka terdapat sejumlah aturan serta pedoman untuk melaksanakannya. Kemudian terdapat sejumlah jajaran yang memiliki tugas tertentu pada proses evaluasi ini.

3. Mengenai Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Source : beritasatu.com

Petunjuk Teknis Jabatan berada dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 tahun 2021. Kegunaan regulasi ini ialah untuk menjadi pedoman bagi pengawas perikanan, pejabat pada bidang kepegawaian, hingga instansi terkait.

Pada proses pengangkatan jabatan, maka melakukan penetapan sesuai jumlah angka kredit. Selain itu, setiap pejabat harus melaksanakan tugasnya sesuai aturan pemerintah. Dalam regulasi ini juga terdapat petunjuk teknis serta sejumlah kegiatan pelaksanaan.

4. Mengenai Usaha Pengolahan Ikan

Source : tigapilarnews.com

Aturan ini terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2021. Pada usaha perikanan tanah air memiliki berbagai jenisnya. Sebagai contoh, penggaraman, pembekuan, pengalengan, rumput laut, kecap ikan, dan masih banyak lagi.

Pada regulasi ini juga mencakup cara-cara usaha dari jenis-jenis pengolahan ikan tersebut. Kemudian, juga terdapat perizinan berusaha pada bidang itu melalui sejumlah tahapan. Dengan demikian, proses pengurusannya menjadi benar sesuai aturan.

5. Mengenai Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan

Source : economy.okezone.com

Selanjutnya pada regulasi terbaru di kelautan dan perikanan indonesia adalah tentang tata kelola kapal pengawas perikanan. Ini berada pada Peraturan Menteri KKP nomor 4 tahun 2021. Tujuannya ialah mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menciptakan keamanan kapal-kapal pencari ikan, maka terdapat sejumlah tugas dari tim pengawas. Mereka melaksanakan tanggung jawabnya sesuai ketetapan dari Direktur Jenderal. Kemudian, terdapat pula tentang pengadaan kapal, penandaan dan klasifikasi, serta masih banyak lagi.

6. Mengenai Desa Wisata Bahari

Source : merahputih.com

Wilayah kelautan Indonesia tidak hanya menyimpan potensi ikan yang banyak, tetapi juga tentang wisata bahari. Hal ini sudah ada peraturannya sehingga akan membantu dalam memaksimalkan kekayaan laut Indonesia dan mensejahterakan masyarakat.

Aturan ini terdapat dalam Permen KP No. 93 sejak tahun 2020. Dalam regulasi tersebut terdapat sejumlah cara untuk melakukan pemeliharaan lingkungan hidup kelautan sehingga dapat menjadi objek wisata nyaman serta indah.

7. Mengenai Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Source : samudranesia.id

Aturan ini terdapat pada pengaturan Menteri Perikanan Nomor 92/PERMEN KP/2020. Ini menjadi bentuk pelaksanaan kegiatan keamanan serta pelaksana teknis karantina ikan. Selain itu, terdapat pula penataan seacara lebih baik dari komponen tersebut.

Dalam Permen tersebut terdapat sejumlah pasal seperti, tugas dan fungsi, tata kerja, lokasi dan wilayah kerja organisasi operasional karantina ikan, pengendalian mutu, serta lainnya. Selain itu, ada juga struktur organisasi.

Itulah pembahasan tentang regulasi terbaru di kelautan dan perikanan indonesia.

Semuanya mempunyai tujuan untuk melakukan pengeloaan kekayaan laut tanah air secara lebih optimal, efektif, dan efesien. Dengan begitu, tercipta kesejahteraan kepada nelayan hingga pengusaha bidang ikan. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Tidak Kalah Menarik